Laporan TransparansiLembaga pemerintah dan pengadilan di seluruh dunia rutin meminta agar kami menghapus informasi dari produk Google. Kami meninjau permintaan ini dengan saksama untuk menentukan apakah konten harus dihapus karena melanggar hukum atau kebijakan produk kami. Dalam laporan ini, kami mengungkapkan jumlah permintaan yang diterima dalam periode 6 bulan.
Pemerintah mengirimkan permintaan penghapusan konten kepada Google untuk sejumlah alasan. Lembaga
pemerintah dapat mengklaim bahwa konten tersebut melanggar hukum setempat, dan menyertakan perintah pengadilan yang sering kali tidak
ditujukan ke Google bersamaan dengan permintaan mereka. Kedua jenis permintaan tersebut dihitung dalam laporan ini. Kami
juga menyertakan permintaan pemerintah untuk meninjau konten guna menentukan apakah konten tersebut melanggar
kebijakan konten dan pedoman komunitas produk kami sendiri.
* Data 2009 - 2010 tersedia di file CSV yang dapat didownload
Data pada diagram ini dikumpulkan sejak tahun 2011, saat kami mulai mencatat dan melaporkan informasi ini.
Kami belum memulai pemberian data alasan atau cabang hingga periode pelaporan Desember 2010.
Total item yang diminta untuk dihapus dari setiap produk atau layanan Google.
Kami belum memulai pemberian informasi jumlah item hingga periode pelaporan Juni 2010.
Pemerintah meminta kami untuk menghapus atau meninjau konten karena berbagai alasan. Beberapa permintaan terkait dugaan pencemaran nama baik, sedangkan permintaan lainnya mengklaim bahwa konten melanggar hukum setempat yang melarang ujaran kebencian atau konten khusus dewasa. Undang-undang yang berkaitan dengan masalah tersebut berbeda-beda pada setiap negara/wilayah. Tim kami mengelompokkan setiap permintaan pada suatu kategori, seperti ujaran kebencian, kecabulan, dan pencemaran nama baik. Perlu diperhatikan bahwa kami belum memberikan data alasan tentang alasan permintaan hingga periode pelaporan Desember 2010.
Sering kali, permintaan pemerintah ditargetkan pada konten politik dan kritik pada pemerintah. Pemerintah mengutip hukum terkait pencemaran nama baik, privasi, dan bahkan undang-undang hak cipta dalam upaya mereka untuk menghapus pidato politik dari layanan kami. Tim kami mengevaluasi setiap permintaan dan meninjau konten dalam konteks untuk menentukan apakah konten harus dihapus atau tidak karena melanggar hukum setempat atau kebijakan konten kami.
YouTube, Penelusuran Web, dan Blogger adalah produk yang kontennya paling sering diminta pemerintah untuk dihapus, namun banyak juga produk lain yang terpengaruh.
Diagram ini menampilkan tiga produk dan layanan teratas yang dicantumkan di permintaan pemerintah selama periode pelaporan tertentu.
Setiap periode pelaporan, kami menyorot permintaan yang mungkin merupakan kepentingan publik. Permintaan ini memberikan wawasan sekilas tentang beragam rentang permintaan penghapusan konten yang kami terima, namun tidak komprehensif.
Kami menerima permintaan dari National Cybersecurity Authority Arab Saudi untuk menghapus halaman Google Sites yang dilaporkan terlibat dalam Peniruan Identitas.
Kami menghapus halaman Google Sites tersebut karena melanggar Kebijakan Sites kami terkait Peniruan Identitas.
Kami menerima permintaan dari National Cybersecurity Authority Arab Saudi untuk menghapus Halaman Google Sites yang dilaporkan meniru identitas Kementerian Pemerintah Saudi.
Kami menghapus halaman Google Sites tersebut karena melanggar Kebijakan Google Sites terkait Peniruan Identitas.
Kami menerima 3 permintaan yang berisi pemberitahuan penghapusan link dari Kantor eSafety Commissioner berdasarkan Online Safety Act 2021 untuk menghapus 9 URL dari Google Penelusuran. Pemberitahuan ini menyatakan bahwa konten di URL tersebut terkait dengan materi yang menggambarkan kejahatan, kekejaman, dan kekerasan, dan semestinya diklasifikasikan sebagai Materi Kelas 1 oleh Classification Board seperti yang ditetapkan dalam Online Safety Act.
Kami menghapus 9 URL tersebut dari Google Penelusuran di Australia sebagai respons terhadap pemberitahuan penghapusan link dari Kantor eSafety Commissioner.
Kami menerima 8 permintaan dari National Anti-Scam Center di Australian Competition and Consumer Commission untuk menyelidiki 3 akun Google Ads, 3 akun Gmail, dan 2 URL Sites atas pelanggaran terkait scam dan penipuan berdasarkan Crimes Act 1958 (VIC) s82(1).
Kami menangguhkan satu akun Google Ads dan menghapus iklan terkait dari Google Ads karena melanggar Kebijakan Google Ads, menangguhkan 3 akun Gmail karena melanggar Persyaratan Layanan Gmail, dan menghapus 1 situs karena melanggar Kebijakan Google Sites. Kami meminta pengirim permintaan memberikan informasi lebih lanjut terkait 2 akun Google Ads lainnya (termasuk meminta URL Google Ads untuk membantu identifikasi konten yang dipermasalahkan) dan 1 URL Situs Google.
Kami menerima permintaan dari Australian Health Practitioner Regulation Agency untuk menghapus 1 postingan blog dari Blogger berdasarkan Perintah Pengadilan yang menyatakan bahwa klaim yang dibuat di blog tersebut melanggar s116(1)(b) Health Practitioner Regulation National Law (Queensland).
Kami menghapus 1 postingan blog tersebut dari Blogger karena melanggar Kebijakan Konten Blogger.
Kami membagikan informasi ini untuk menjelaskan skala dan lingkup permintaan pemerintah untuk penghapusan konten. Kami berharap dapat menarik perhatian terkait hukum dan proses hukum di seluruh dunia yang memengaruhi akses ke informasi online. Bagikan halaman ini di media sosial agar mendapat lebih banyak perhatian terkait undang-undang ini.
Pelajari lebih lanjut dampak permintaan pemerintah terhadap alur informasi online arrow_forward